IPPKH Untuk Operasi Produksi Tambang/ Non-Tambang (P.16/MENHUT-II/2014)


Persyaratan

A. Persyaratan Administrasi

  • Surat permohonan yang dilengkapi dengan Peta lokasi kawasan hutan yang dimohon berupa hardcopy dan softcopy (shapefile);
  • Izin atau Perjanjian di sektor Non Kehutanan yang bersangkutan
  • Rekomendasi :  
    1. Gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan Pemerintah
    2. Bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh gubernur
    3. Bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya
  • Akta notariil pernyataan bermaterai cukup yang memuat (Berupa Akta Notariil):
    1. Kesanggupan Untuk Memenuhi Semua Kewajiban Dan Kesanggupan Menanggung Seluruh Biaya Sehubungan Dengan Permohonan;
    2. Semua Dokumen Yang Dilampirkan dalam Permohonan Adalah Sah; dan
    3. Belum Melakukan Kegiatan Dilapangan dan Tidak Akan Melakukan Kegiatan Sebelum Ada Izin dari Menteri.
  • Akta pendirian dan perubahannya bagi badan usaha/yayasan.
  • Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha/yayasan, selain persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan diatas ditambah persyaratan :
    1. Profile badan usaha /yayasan;
    2. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    3. Laporan keuangan terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik.
  • Ketentuan sebagaimana permohonan yang diajukan oleh badan usaha/yayasan dikecualikan untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan permohonan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi.
  • Surat Pernyataan pimpinan badan usaha bermaterai memiliki tenaga teknis kehutanan untuk permohonan kegiatan pertambangan operasi produksi


B. Persyaratan Teknis

  • Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan Peta lokasi skala min. 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon yang ditandatangani oleh pemohon
  • Citra Satelit terbaru paling lama liputan 2 (dua) tahun terakhir dengan Resolusi detail 15 meter atau resolusi detail dari 15 meter dan hasil penafsiran yang mempunyai kompetensi di bidang penafsiran citra satelit serta pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsiran benar
  • Izin Lingkungan dan AMDAL atau UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
  • Pertimbangan Teknis Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM untuk perizinan keg. Pertambangan

Prosedur

  • Pendaftaran
  • Penilaian Persyaratan Administrasi dan Teknis
  • Penerbitan Persetujuan Prinsip
  • Pemenuhan Kewajiban
  • Penilaian Pemenuhan Kewajiban
  • Drafting (Konsep) SK Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Prosuksi
  • Penerbitan SK

Waktu dan Biaya

Maksimum waktu yang diperlukan Kementerian Kehutanan untuk memproses satu permohonan IPPKH Produksi adalah 165 hari kerja, dan tidak dipungut biaya.

[Detail Lama Waktu]

Flow