Informasi Perizinan IPPKH Untuk Operasi Produksi Tambang/ Non-Tambang


Persyaratan

A. Persyaratan Administrasi

  • Surat permohonan yang dilengkapi dengan Peta lokasi kawasan hutan yang dimohon berupa hardcopy dan softcopy (shapefile);
  • Izin atau Perjanjian di sektor Non Kehutanan yang bersangkutan
  • Rekomendasi Gubernur tentang penggunaan kawasan hutan
  • Akta pendirian dan perubahannya
  • Profile badan hukum
  • Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang
  • Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  • Pernyataan dalam bentuk akta notariil
  • Akta pendirian dan perubahannya bagi badan usaha/yayasan.

B. Persyaratan Teknis

  • Izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  • rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84
  • peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 serta pernyataan bahwa citra penginderaan jauh dan hasil penafsiran yang disampaikan adalah benar
  • pertimbangan teknis Direktur Jenderal yang membidangi mineral dan batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perizinan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang diterbitkan oleh gubernur
  • surat pernyataan Pimpinan Badan Hukum/Badan Usaha bermaterai memiliki tenaga teknis kehutanan untuk permohonan kegiatan pertambangan operasi produksi
  • pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.
  • Izin Lingkungan dan AMDAL atau UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
  • Pertimbangan Teknis Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM untuk perizinan keg. Pertambangan


Prosedure

  • Pendaftaran
  • Penilaian Persyaratan Administrasi dan Teknis
  • Penerbitan Persetujuan Prinsip
  • Pemenuhan Kewajiban
  • Penilaian Pemenuhan Kewajiban
  • Drafting (Konsep) SK Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Prosuksi
  • Penerbitan SK

[Flow]

Waktu Dan Biaya

Maksimum waktu yang diperlukan Kementerian Kehutanan untuk memproses satu permohonan IPPKH Produksi adalah 52 hari kerja, dan tidak dipungut biaya.

[Detail Lama Waktu]