Informasi Perizinan Izin Usaha pemanfaatan Kawaan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi


Persyaratan

Syarat Areal :

  1. Areal yang dimohon untuk IUPK-Silvopastura adalah kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin/hak selain wilayah kerja KPH yang telah ada lembaga dan rencana pengelolaan hutan.
  2. (Luas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling luas 500 (lima ratus) hektar.

 Pemohon :

  1. Syarat Pemohon:

a. Perorangan; atau

b. Koperasi; atau

c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI); atau

d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau

e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

  1. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, harus memiliki akta pendirian beserta perubahan-perubahannya yang disahkan oleh Notaris setempat.
  2. Pemohon IUPK-Silvopastura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, modalnya dapat berasal dari investor asing.

 Biaya Perizinan :

  1. Proses perizinan yang tidak dikenakan biaya meliputi:
    1. Surat keterangan dari Gubernur;
    2. pelayanan/pendaftaran pada loket PTSP;
    3. pemeriksaan administrasi;
    4. penilaian proposal;
    5. pemeriksaan lapangan oleh Balai;
    6. pembuatan peta areal kerja (working area); dan
    7. penerbitan Keputusan IUPK-Silvopastura.
    8. Biaya yang menjadi tanggung jawab pemohon, berupa:
      1. pembuatan proposal teknis;
      2. inventarisasi lapangan;
      3. pembuatan koordinat geografis dan peta skala 1:5.000 atas areal yang dimohon; dan
      4. pengurusan Izin Lingkungan (IL) beserta dokumen UKL-UPL.
      5. Biaya perizinan yang dikenakan sebagai penerimaan negara bukan  pajak (PNBP)  berupa iuran izin usaha pemanfaatan kawasan yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Kelengkapan Administrasi :

  1. Fotocopy KTP dari pemohon perorangan;
  2. Surat izin usaha berupa SIUP bagi BUMSI, BUMN dan BUMD dari instansi yang berwenang;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
  5. Peta Areal Permohonan IUPK-Silvopastura skala 1:5.000 beserta electronic file format shp;
  6. Berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon dengan bimbingan teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi pemantapan kawasan hutan;
  7. Izin Lingkungan (IL) dan dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
  8. Surat Keterangan Gubernur yang menyangkut nama pemohon, lokasi, jenis ternak dan kesanggupan pemerintah provinsi untuk pembinaan usaha ternak yang dibudidayakan; dan
  9. Proposal teknis, yang berisi antara lain:
    1. Kondisi umum areal dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat pada areal yang dimohon;
    2. Kondisi umum badan usaha;

Maksud dan tujuan, rencana teknis kegiatan usaha pemanfaatan kawasan silvopastura, organisasi, pembiayaan (cashflow), kelayakan finansial dan social ekonomi, rencana investasi, prospek usaha, serta perlindungan dan pengamanan hutan.


Prosedure

-

[Flow]

Waktu Dan Biaya

-

[Detail Lama Waktu]