Informasi Perizinan Izin Perluasan IUPHHK-Hutan Alam


Persyaratan

A. Persyaratan Administrasi 

  1. areal yang dimohon dilampiri peta skala minimal 1: 50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
  2. pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota kepada Gubernur yang berisi tentang informasi tata ruang wilayah Kabupaten/Kota atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan dilampiri:
    • peta skala 1 : 50.000; dan
    • informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon.
  3. Rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri Kehutanan yang didasarkan pertimbangan teknis Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  4. laporan keuangan pemohon yang terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik bagi pemohon BUMN, BUMD, dan BUMS yang telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun;
  5. Sertifikat PHPL yang masih berlaku dengan nilai baik atau sedang


Prosedure

  • Pendaftaran
  • Verifikasi Administrasi dan Teknis
  • Penerbitan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP)
  • Penyusunan IL dan koordinat geografis
  • Penerbitan Peta Areal Kerja (WA)
  • Pemenuhan Kewajiban (Pembayaran SPP IUPHHK – HA)
  • Drafting SK IUPHHK - HA
  • Penerbitan SK IUPHHK - HA

[Flow]

Waktu Dan Biaya

Maksimum waktu yang diperlukan Kementerian Kehutanan untuk memproses permohonan Izin Perluasan IUPHHK-Hutan Alam adalah 125 hari kerja

[Detail Lama Waktu]