Informasi Perizinan Persetujuan Prinsip Lembaga Konservasi


Persyaratan

Persyaratan Administrasi :

  • Saran pertimbangan bupati/walikota setempat;
  • Saran pertimbangan gubernur setempat untuk areal lembaga konservasi yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau lembaga konservasi yang berlokasi di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
  • Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari kepala balai besar/balai konservasi sumber daya alam setempat;
  • Proposal dan site plan;
  • Surat izin tempat usaha (SITU);
  • Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  • Akte pendirian badan usaha bidang konservasi atau akte pendirian yayasan/koperasi bidang konservasi;
  • Kartu tanda penduduk atau identitas pemohon;
  • Bukti kepemilikan lahan yang sah dengan luas lahan minimal sesuai dengan bentuk lembaga konservasi, meliputi:
  1. hak milik;
  2. hak guna usaha;
  3. hak pakai; atau
  4. hak guna bangunan.


Prosedure

Permohonan izin lembaga konservasi diajukan pemohon kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada:

  1. Direktur Jenderal;
  2. Gubernur setempat, untuk areal lembaga konservasi yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau lembaga konservasi yang berlokasi di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
  3. Bupati/Walikota setempat; dan
  4. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.

[Flow]

Waktu Dan Biaya

Maksimum waktu yang diperlukan Kementerian Kehutanan untuk memproses permohonan Izin Lembaga Konservasi adalah 42 hari kerja

[Detail Lama Waktu]