Informasi Perizinan Persetujuan Prinsip IUPHHK - Hutan Alam


Persyaratan

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015

 

A. Persyaratan Areal

  1. Areal yang dimohon adalah kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak.
  2. Areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada butir 1, dapat diberikan pada areal yang telah dicadangkan / ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
  3. Areal yang telah ditetapkan arahan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada butir 2, merupakan acuan bagi Gubernur dalam memberikan rekomendasi permohonan izin.

 

B. Persyaratan Pemohon

  1. Syarat Pemohon:
    1. Perorangan;
    2. Koperasi;
    3. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (PT, CV, Firma);
    4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
    5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  2. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat butir 1:
    1. perorangan dapat berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi akta pendirian yang disahkan oleh instansi berwenang; atau
    2. koperasi, dan BUMSI harus memiliki akta pendirian beserta perubahan-perubahannya yang disahkan instansi berwenang.

 

C. Persyaratan Administrasi dan Teknis

Permohonan* diajukan oleh pemohon kepada Menteri u.p. Kepala BKPM dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota, dengan dilengkapi:

  1. surat izin usaha berupa SIUP bagi BUMSI, BUMN, BUMD dari instansi yang berwenang;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan/atau di Kabupaten/Kota;
  4. areal yang dimohon dilampiri peta skala minimal 1: 50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar beserta electronic file .shp (shapefile);
  5. rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Propinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan:
    1. peta skala 1 : 50.000; dan
    2. informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon;
  6. proposal teknis, berisi antara lain :
    1. kondisi umum areal dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat pada areal yang dimohon;
    2. kondisi umum perusahaan dan perusahaan tidak masuk dalam katagori pembatasan luasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, rencana investasi, pembiayaan/cashflow, perlindungan dan pengamanan hutan.

*) Permohonan disampaikan melalui loket PTSP BKPM secara Online.


Prosedure

 

  1. Pendaftaran
  2. Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal dan Peta
  3. Penerbitan RATTUSIP ( Perintah Penyusunan AMDAL/UKL-UPL, IL dan Koordinat Geografis Batas Areal)
  4. Penyiapan Peta Areal Kerja (Working Area)
  5. Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
  6. Drafting SK IUPHHK – HA
  7. Penerbitan SK IUPHHK – HA

 

[Flow]

Waktu Dan Biaya

 

Proses perizinan yang tidak dikenakan biaya meliputi:

  1. informasi Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
  2. permohonan Rekomendasi dari Gubernur;
  3. pelayanan/pendaftaran pada loket PTSP;
  4. pengecekan administrasi;
  5. penilaian proposal (ekspose);
  6. pengecekan lapangan oleh UPT atau Dinas Kehutanan Provinsi;
  7. persetujuan prinsip;
  8. pembuatan working areal kerja; dan
  9. penerbitan Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri tentang Pemberian Izin.

Biaya perizinan yang dikenakan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa iuran izin usaha pemanfatan hasil hutan kayu (IIUPHHK) yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diinformasikan pada loket PTSP BKPM.

 

Adapun biaya yang menjadi tanggung jawab pemohon, berupa;

  1. inventarisasi lapangan;
  2. pembuatan proposal teknis;
  3. pengurusan IL beserta dokumen AMDAL; dan
  4. pembuatan koordinat geografis atas areal yang dimohon.

 

Total 60 Hari Kerja + 150 Hari Kalender untuk Penyusunan AMDAL, IL dan Batas Geografis
(tidak termasuk hari untuk penolakan permohonan)

 

[Detail Lama Waktu]